SK Bupati SD Penerima DAK Pendidikan 2010

Edisi Kritik Kebijakan #1

SK Bupati tentang SD/MI penerima bantuan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2010.

Seiring dengan era otonomi daerah, salah satu wujudnya adalah peran Bupati dalam membuat SK yang seabrek banyak program dan kegiatan di banyak dinas (SKPD) di tunggu banyak kalangan yang berkepentingan. SKPD atau dinas yang paling banyak mendapat perhatian adalah dinas Dikpora dan Dinas Kesehatan.

Pasalnya, dua intsitusi ini yang terbesar menyedot anggaran daerah setiap tahunnya secara berkelanjutan. baik anggaran pokok maupun anggaran dana pendamping karena ada bantuan dari pusat. Dinas-dinas lain relatif, kadang besar juga namun tidak mesti berkelanjutan setiap tahunnya. Menyedot anggaran daerah dalam arti program dan kegiatannya banyak sehingga biaya tidak langsungnya juga banyak.

Dua dinas itu juga besar proporsinya mendapatkan jatah alokasi DAK dari APBN dari pada dinas lainnya. Dinas kesehatan, implementasinya bisa di katakana sempit, hingga tak banyak orang mengetahuinya. Berbeda dengan DAK pendidikan. Sangat banyak orang yang mengetahuinya, bahkan berebut ingin mencicipi rezeki DAK itu yang sampai ke SD/MI secara terbuka.

Gambaran sederhananya adalah, jika di kelola secara swakelola, maka akan banyak warga setempat yang akan mendapatkan lapangan kerja baru seperti tukang batu dan tukang kayu (meubelair). Komite sekolah, juga masuk di dalamnya sebagai unsure yang penting dalam cairnya dana itu. CV dan toko localpun banjir order untuk buku dan alat pendidikan.

Biasanya, penerima DAK pendidikan di sosialisasikan pada pertengahan tahun bahkan bisa sampai bulan September baru di adakan sosialisasi. Sosialisasi ini harus di lakukan karena masuk dalam peraturan sebagai tahapan-tahapannya.

SK bupati biasanya di tanda tangani di bulan Januari atau Februari, paling lambat Maret 2010, walau di sosialisasikan di pertengahan tahun. SK bupati ini termasuk lembaran sakti. Pasalnya bisa di gunakan untuk mengkondisikan kepala SD/MI sebeleum sosialisasi secara formal berkait dengan penggunaan bantuan itu, baik soal borong memborong material, kayu, baja ringan dalam membangun gedung sekolah, maupun soal pembelian sarana prasaran sekolah seperti buku, alat peraga dan computer, di arahkan ke rekanan (jasa pengadaan barang) tertentu.

SK Bupati mengenai penerima DAK Pendidikan setiap tahunnya selalu misterius keberadaanya sampai tiba saatnya waktu sosialisasi. Sebelum itu, entah keberadaanya di mana. Di meja Bupati, di meja PPTK dinas Dikpora, di anggota Dewan, di Rekanan, di LSM, di Kelompok Misterius, dll. SK ini menjadi lembaran ampuh yang bisa sebagai iming-iming kepada kepala sekolah, agar menurut apa yang di katakan si pembawa bocoran SK itu. Tanya kenapa? Mengapa tak secepatnya di lakukan saja sosialisasi itu? Persisnya saya tidak tahu. Setai tahunnya selalu begitu. Saya pernah dengar, salah satu sebabnya adalah biaya pendamping yang di kelola oleh dinas belum turun. Dan alasan lainnya yang saya tidak tahu.

Keuntungan uang yang akan di dapatkan. SK ini ampuh untuk mengarahkan sekolah agar membelanjakan dana bantuannya kepada rekanan/toko tertentu. Bahkan kepada CV tertentu dalam menggarap bangunan fisik sekolahan dalam mensiasati swakelola. Pekerjaan di borongkan, tetapi laporan adalah swakelola.

Setiap tahun, selalu ada pihak yang memainkan SK penerima DAK ini. Sejak 2006 sampai 2009 lalu, SK ini bocor sebelum waktunya, hingga di manfaatkan oleh oknum dinas, dan lain-lain, bahkan preman sekalipun untuk mengkondisikan, mengarahkan kepala SD/MI untuk membelanjakan dana bantuanya sesuai dengan kemauan si pembawa SK itu. Walau semua sudah ada peraturannya, tetapi seperti yang kita tahu, banyak penyimpangan di sana, baik oknum dinas, oknum dewan, dan perorangan lainnya.

Fenomena ini nyaris tak ada yang mengawasinya, karena lembaga pengawasnya seperti Dewan Pendidikan juga kelihatan selalu tak berdaya (bahkan oknum DPK beberapa terlibat dalam rebutan pekerjaan itu untuk saudaranya yang punya CV). Terlebih aparat hukum yang menuntut adanya bukti fisik. Bukti ini yang selalu kabur dan tak jelas. Sehingga penegak hokum juga kelihatan biasa-biasa saja.

Semoga di tahun 2010 tak ada lagi oknum yang memanfaatkan SK Bupati berkait penerima DAK pendidikan 2010. hingga tak ada pengkondisian untuk meraih rezeki Negara yang empuk dan manis itu. Dinas pendidikan tak selayaknya menjadi tempat rebutan proyek tak bedanya seperti DPU.

2010, kabarnya dana bantuan DAK Pendidikan untuk Kebumen mencapai 48 milyard lebih. Masing-masing SD/MI ada yang menerima 280 juta untuk membangun ruang kelas dan peningkatan mutu (sarpras). Ada juga yang akan mendapatkan 180 juta saja untuk perpustakaan dan alat peraga pendidikan, computer dll bilamana kondisi fisik gedung sudah bagus.

Pelaksanaan program ini tergolong masih lama, sosialiasai biasanya di pertengahan tahun, anggaran turun ke rekening sekolah biasanya bulan Oktober-Nopember. Bulan Januari ini sudah sangat ramai. Baik oknum dinas, oknum dewan, CV, preman, LSM, coordinator distrik kepala sekolah, oknum UPTD di kecamatan dan lain-lain. Semua mengaku berjasa telah ikut mengusulkan bahwa SD/MI itu mendapatkan bantuan DAK pendidikan. Oknum UPTD pun sebagai lembaga yang secara formal mengusulkan SD di lingkungannya mendapat DAK, mayoritas malah memanfaatkannya untuk menekan kepala SD.

Berdasarkan pada pengalaman sejak tahun 2006 hingga 2009 lalu, penggarapan program ini dilakukan swakelola oleh sekolah selalu berjalan semrawut banyak ketidakberesan. Tahun 2010 ini kabranya akan di lelang. Hm…kabar akan di lelang inipun menjadikan lebih ramai dari pada swakelola. Mulai dari permainan surat sakti, permainan adminstrasi persyaratan lelang, susup menyusup, kasak kusuk dengan panitia, permainan kotor lainnya. Padahal masih bulan Januari. Saya sendiri mendengar akan hal ini dari teman-teman saya yang jadi kepala sekolah.

Gambaran di atas juga dari pengalaman saya di tahun 2007-2008 di waktu saya bekerja di salah satu CV jasa pengadaan barang alat pendidikan. Saya dengar 2009 lalu juga masih sama swakelola dan banyak kesemrawutannya, 2010 juga nampak tak ada jaminan akan lebih baik, karena pejabat dan unsure yang terlibat di dalamnya masih tetap sama.

Semoga menjadi koreksi kita bersama, agar bantuan pendidikan di negeri ini sesuai dengan peruntukannya dan tepat sasarannya. Amien.

About these ads