Pengembangan Kinerja Satgas PMH

Kinerja Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH) nyata bisa dilihat di media. Walau masih sebatas sidak, paling tidak dapat menjadi acuan akan pentingnya memperbaiki proses peradilan dan perhukuman di Indonesia. Seiring dengan era otonomi daerah, mafia hukum juga telah mengembang luas ke daerah sampai kabupaten.

Terjadi tidak hanya di Jakarta saja. Pemberantasan mafia hukum di daerah juga sangat penting, karena peraturan tentang peradilan dan perhukuman mestinya berlaku tetap tidak surut, tidak hanya di daerah tertentu saja.

Walau mafia hukum di daerah barangkali tak sebesar, tak seheboh di Jakarta, tetap saja harus di berantas bila bicara supremasi hukum. Di daerah malah tumbuh dan berkembang sangat subur. Kecil, tapi ada di mana-mana bagai jamur.

Itulah sebabnya kerja Satgas PMH perlu di perluas, entah bentuk wilayah geraknya maupun pengembangan secara kelembagaan yang di tambah, cabang di propinsi atau di daerah.

Bicara soal PMH, sepertinya juga sangat perlu di bentuk satgas Pemberantasan Mafia Proyek(PMP), sebagai bentuk perluasan kerja satgas PMH atau merupakan institusi tersendiri bentuka Presiden. Mafia proyek juga ada di mana-mana. Tak terkecuali di daerah. Mafia proyek juga tumbuh subur sama seperti mafia hukum. Mafia proyek ada khususnya pada waktu implementasi atau pelaksanaan bantuan dari anggaran pemerintah (khususnya pemerintah pusat) dalam bentuk suatu kegiatan baik fisik, non fisik, pembangunan infrastruktur dan lain-lain jelas perlu di berantas.

Suburnya mafia proyek, juga menunjukkan supremasi hukum yang masih lemah. Mafia proyek, tidak hanya merugikan negara, tapi juga masyarakat. Adalah bentuk lain dari korupsi, akhirnya pekerjaanlah yang ambuardul dan rakyat menjadi korbannya.

Saya tak bosan-bosannya untuk memberi contoh mafia proyek pada satu dinas saja. Yaitu dinas pendidikan (Dikpora kabupaten). Misalnya pada program bantuan DAK Pendidikan untuk satu SD pada tahun 2008 sebesar 250 juta. 150 juta untuk fisik, dan 100 juta untuk peningkatan mutu atau non fisik seperti pengadaan buku perpustakaan, alat peraga pendidikan, computer dan lain-lain.

Untuk sampai SD menerima uang 250 juta itu tidaklah mudah. Banyak proses ilegal yang harus di lalui oleh kepala sekolah, dan tak pernah ada bukti fisiknya, jadi jarang/sulit yang terlacak. Banyak sunatan, banyak terjadi konspirasi antara rekanan dan oknum pejabat untuk keuntungan uang timbal balik.

Saya tidak bermaksud menuduh, tapi mari refleksi ini kita jadikan pelajaran bersama, agar kedepan lebih baik lagi. Ada oknum UPTD Dikpora, oknum dinas, oknum dewan, oknum LSM, bahkan oknum penegak hukum, dan banyak oknum lainnya. Semua itu bisa menyebabkan kualitas garapan menjadi jelek karena ada istilah bagi-bagi rejeki negara dalam pelaksanaannya. Sekali lagi, proses yang demikian nyatanya sulit sekali terlacak. Yang terdengar, hanyalah kasak kusuk bahwa banyak oknum terlibat.

Mari kita lihat konkritnya. Misalnya pada garapan untuk peningkatan mutu yang 100 juta itu. Anda bisa bayangkan, 100 juta itu uang yang banyak untuk satu kali bentuk bantuan, dan barang yang banyak jika uang itu di belanjakan dalam bentuk buku perpustakaan dan alat pendidikan lainnya.

Namun sudah menjadi rahasia umum, bahwa barang yang ada setelah di lihat-lihat dan di nilai tidak mencapai 50 juta. 50 juta bisa menjadi keuntungan rekanan/pihak jasa pengadaan barang. Mengapa demikian? Karena pihak rekanan mengalokasikan atau diminta mengalokasikan untuk para oknum pejabat di atas. Sekali lagi saya hanya berani mengatakan oknum, bukan institusi. Bahkan sudah menjadi rahasia umum juga bahwa keuntungan rekanan yang 50 persen atau 50 juta itu hanya 10 persen saja yang di terimanya dari nilai total 100 juta. 40 persen kemana? Inilah sering terdengar untuk di bagi-bagi banyak oknum di atas. Kenapa di bagi-bagi? Karena oknum-oknum itu terlibat dari proses sejak awal.

Anda bisa bayangkan. Berapa banyak duit itu jika di kalikan jumlah 100 SD penerima bantuan. Anda juga bisa bayangkan, contoh di atas adalah hanya pada satu bentuk kegiatan saja, bagaimana kalau kegiatan/bantuan itu berulang kali. Ini terjadi di banyak daerah kabupaten. Bagaiamana memberantasnya? Perlu di berantas karena memang di dalamnya ada unsur korupsi, setidaknya adalah kecurangan yang berakibat pada jeleknya kualitas garapan, dan dampaknya adalah anak didik kita yang seharusnya menikmati bantuan pendidikan itu dengan selayaknya jadi sebaliknya-ala kadarnya.

Semoga ini menjadi refleksi kita bersama, tentang perlunya pemberantasan mafia hukum (PMH) dan pemberantasan mafia proyek (PMP) di negeri ini.

Semoga postingan ini dapat menjadi informasi dan kritik yang membangun dan tidak berlebihan.

*******
Note: Artikel ini di ikut sertakan dalam lomba menulis atau BlogPost Competition yang di adakan oleh Mas Jody pemilik blog CeritaInspirasi.

About these ads