Memberantas Korupsi Retribusi KTP

Tahun 2009 dan awal 2010 ini, kita masih di suguhi berita tentang korupsi melalui banyak media informasi. Saya tidak akan membahas tentang korupsi yang terjadi di Jakarta sana yang melibatkan para pejabat tinggi negara dan pengusaha. Bikin pusing kepala saja.

Saya lebih cenderung untuk membahas korupsi kelas kacang yang terjadi di daerah. Lebih dekat dan bisa jadi pernah menyaksikan langsung. Walau kecil nilainya, tetapi ada di mana-mana bak jamur yang langgeng subur tumbuhnya di era otonomi daerah ini. Saya ingin menyoroti soal korupsi pada sektor pelayanan publik yaitu soal retribusi KTP.

Retribusi pembuatan KTP di Kebumen tahun 2010 naik. Semula Rp.5000,- menjadi Rp.7500,-. Harapan banyak warga masyarakat dengan kenaikan ini, pelayanan juga meningkat bertambah baik.

Jika pada akhir 2009 lalu, mertua saya membuat KTP di kantor kecamatan dimana tinggal bisa mencapai 1 bulan dengan jalur normal, semestinya sekarang bisa di usahakan 3 hari saja seiring dengan kenaikan retribusi itu, syukur satu hari jadi.

Kemarin saya mendengar dari tetangga, bahwa pembuatan KTP yang semula di kantor kecamatan, sekarang 2010 beberapa kecamatan yang dekat dengan kota di pindah ke kantor Capil (Catatan Sipil) kabupaten, kembali lagi seperti dulu sebelum tahun 2000an. Namun katanya, belum bisa satu hari jadi. Satu minggu baru jadi. Hal ini karena pembuat yang sangat banyak.

Saya sepakat sekali dengan perpindahan pembuatan KTP itu kembali lagi seperti dulu. Katanya tetangga saya yang baru membuat KTP di januari 2010 ini, di kantor Capil itu retribusinya Rp 7500,- saja. Tidak ada tambahan atau pungli lainnya. Mungkin karena saking banyaknya yang buat, jadinya banyak yang mengawasi.

Ini berbeda kalau di kecamatan. Ketika 2009 lalu saya membuat KTP, waktu itu retribusinya masih Rp. 5000. Saya tetap membayar 5000 saja. KTP jadi selama 8 hari yang tercatat dalam nota pembayaran retribusi itu. Saya protes kenapa lama sekali. Jawab petugas; antriannya panjang mas!.

Tak ingin mencari keributan, saya pun kembali duduk ke bangku antrian sebelum cabut pulang.
Sambil menelpon keluarga di rumah saya memberi kabar kalau KTP tidak bisa jadi dalam satu hari atau di tunggu. Sesudah menutup telpon, ada bapak yang menghampiri. Kamipun mengobrol sesama pembuat KTP. Kata bapak itu, membuat KTP bisa satu jam jadi dengan Rp 30.000,-. Rp 25.000 sebagai pelicin agar cepat jadi di berikan ke petugas pendaftaran. Ada juga yang ngasih Rp.20.000,- untuk satu hari jadi. Jika hanya Rp.5000 saja, maka bisa di pastikan minimal 1 minggu, kata bapak itu. Itulah yang terjadi dengan saya, 5000 untuk 8 hari.

Di kecamatan lain, malah kabarnya bisa mencapai 1 bulan lebih dengan jalur normal 5000an. Ini mas, saya juga sedang nunggu mungkin hanya satu jam saja. Tadi saya ngasih 30 ribu ke petugas, tandas bapak itu. Sayapun manggut-manggut. Kok gitu ya Pak, ini tidak benar tanggap saya.

Dari fenomena klasik ini bisa dikatakan bahwa perilaku korup itu bisa di pengaruhi setidaknya oleh tiga hal;

1. Petugas yang memberi sinyal, kalau mau cepat harus ada biaya tambahan. Petugas menjadi posisi yang menerima suap dan memberikan peluang masyarakat untuk melakukan hal itu. Petugas nampaknya sengaja memberi kabar bahwa proses pembuatan lama, padahal tidak lama. Atau dengan bentuk yang lain hingga muncul uang pelicin.

2. Masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menginginkan agar KTP itu jadi, maka rela untuk memberikan biaya tambahan. Padahal sejatinya dia tahu biaya retribusi yang sebenarnya. Tapi seolah tak berdaya, hingga memberi biaya tambahan. Posisi ini sebagai penyogok atau penyuap.

3. Pengawasan yang lemah. Ini berkait dengan peraturan yang ada yang masih memungkinkan celah terjadinya suap menyuap (biaya tambahan) dalam proses pembuatan KTP. Entah siapa yang harus mengawasi. Petugas pencatat saja, di lengannya bertuliskan Pamong Praja. Kelihatannya pegawai kecamatan yang mengetahuinya juga cuek saja. Mungkin saja Bapak Camat jarang memperhatikan akan hal sepele ini tapi sebenarnya cermin kebobrokan moralitas aparatur kita.

Hampir bisa di pastikan, uang pelicin di atas masuk ke kantong oknum itu. Tak mungkin masuk menjadi retribusi KTP karena besar kecilnya sudah di tentukan oleh Perda (Peraturan daerah). Sedikit-sedikit, lama-lama juga menjadi bukit. Jamur kecil, tetapi ada di mana-mana. itulah pepatah yang pas untuk fenomena retribusi pembuatan KTP itu. Perilaku curang dalam hal ini mungkin saja tidak merugikan negara. Tetapi tetap merupakan perilaku korupsi yang menyalahi peraturan, sejatinya merugikan rakyat sebagai pihak yang mestinya di layani dengan baik.

Tahun 2010 ini beberapa kecamatan yang dekat dengan pusat kota Kebumen kabarnya di pindah ke kantor Capil. Satu sisi, ini akan membuat penumpukan antrian yang panjang. Satu sisi, ini langkah bagus untuk mencegah korupsi pembuatan KTP di kecamatan.

Mungkin kelak jika pembuatan di kantor Capil sudah terdengar ada pungutan liar atau ada jalur khusus cepat membuat KTP, calo berkeliaran, perlu lagi di pindah ke kecamatan lagi. Semacam anti kemapanan kali ya… Merupakan bentuk responsibility pemerintah daerah untuk mensiasati fenomena ini.

Setidaknya ini bisa di katakan langkah positif meminimalisir buruknya pelayanan masyarakat dengan penyimpangan peraturan.

Kenapa pemerintah daerah melakukan hal itu? Zaman sudah canggih. Tehnologi HP sangat membantu keluhan yang di hadapi masyarakat. No HP bupati dan pejabat terkait juga nampaknya di buka luas untuk juga menerima pengaduan. Di samping itu, Kebumen memiliki Ratih TV, TV lokas yang setiap pagi terdapat acara ‘Selamat Pagi Bupati’. Acara ini membuka sesi Tanya jawab interaktif live dengan warga masyarakat Kebumen. Pertanyaan/keluhan masyarakat banyak yang blak-blakan tak terkecuali keluhan membuat KTP, KK dan lain-lain.

Tetapi sebetulnya bukan itu persoalannya jika hanya ingin mencegah terjadinya korupsi terselubung oknum di kecamatan. Lemahnya pengawasan menjadi sebab utama terjadinya ‘jalur cepat’ pembuatan KTP yang kemudian di korupsi. Coba kalau uang itu masuk ke kas daerah, bakalan meningkat drastis tuh pendapatan daerah dari retribusi KTP.

Pendapatan daerah Kebumen dari sektor ini di tahun 2009 lalu mencapai Rp 2.025.705.000 atau 98,34 persen dari target sebesar Rp 2.060.000.000 (dalam Nota Keuangan APBD Kebumen). Angka yang cukup besar tentunya untuk pos retribusi KTP. Itu retribusi yang di hasilkan dari pembuatan KTP dengan 5000 saja.
Sudah berapa banyak ya…pungutan liar yang di lakukan oleh oknum petugas pencatat pembuatan KTP di kecamatan sebelum 2010 ini, akumulasi seluruh kecamatan yang ada? Bakalan pusing menghitungnya.

Eksplorasi sumber pendapatan daerah Kebumen, bisa di tingkatkan dengan pengawasan yang bagus dalam sektor retribusi KTP dan surat menyurat lainnya. Saya percaya supremasi peraturan bisa mengurangi meminimalisir perilaku korupsi sekaligus sebagai solusi konkrit memberantas terjadinya korupsi dalam sektor ini. Tanpa langkah yang jelas, hal kecil ini bisa langgeng dan ada di mana-mana. Persoalan korupsi sejatinya bukan persoalan besar kecilnya yang di korupsi. Tetapi persoalan menyalahi aturan dan merugikan negara serta merugikan rakyat.

Mulailah dari diri kita masing-masing sebagai solusi konkrit dan peran pribadi warga negara dalam ikut memberantas korupsi. Memberantas korupsi tidak hanya melalui proses peradilan saja, tetapi mencari dan memperbaiki akar permasalahannya. Mulai dari diri sendiri bukan berarti mengabaikan sebuah peraturan. Justru sebaliknya, untuk menegakkan peraturan butuh diri masing-masing untuk memulai, menjaga agar tidak mendukung atau melakukan perilaku korupsi. Banyak pejabat, pengusaha tersangkut pidana korupsi, di karenakan mereka tidak mempraktekkan kata bijak ini “Mulailah dari diri sendiri”. Akan menjadi repot, kalau mereka tidak memulai dan tidak pernah memulai.

***
Artikel ini di ikut sertakan dalam BlogPost Competition-Anti Korupsi.

About these ads