Penjual Tanah Air vs Plat Merah

Sebuah pengalaman yang luar biasa menurut saya dalam ikut menghiasi kegembiraan di awal era reformasi. Era terbuka dan kebebasan. begitulah kata yang pas bagi para aktivis NGO (Non Goverment Organisation). Seperti kita tahu, sebelum era reformasi, hanya NGO besar lah yang dapat menjadi mitra pemerintah dan yang dapat bekerjasama dengan lembaga donor dari asing (luar negeri).

Di tahun 2000an NGO atau lebih akrab di sebut LSM di daerah/kabupaten mulai di beri ruang, bahkan proyek oleh pemerintah daerah. Juga sebagai pelaksana program lembaga donor

TV Lokal

Kabupaten anda mungkin sudah ada TV lokal milik pemerintah daerah atau sebaliknya, mungkin belum ada. Di Kebumen, TV lokal bernama Ratih TV. Merupakan tv lokal pertama di Jawa Tengah yang mengudara sejak 25 Oktober 2003. Keberadaannya tidak hanya sekedar karena terdapat peraturan perundangan di di tingkat pusat

Pelantikan Anggota DPR, Pemborosan?

Di pagi yang mendung ini saya mendapatkan dua sms dari MPR RI, sama dengan sms yang anda terima. Yaitu; Di akhir masa jabatanya, Pimpinan dan anggota MPR mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kinerja MPR RI 2004-2009. Sms yang kedua adalah; Mari kita sukseskan sidang paripurna MPR RI pengucapan sumpah/janji anggota terpilih peiode 2009-2014 tanggal 1 oktober 2009.

Saya jadi ingat, kemarin sempat ramai menghiasi layar kaca Indonesia tentang biaya pelantikan anggota DPR yang mencapai

Pengelolaan retribusi Parkir, Kacau

Salah satu pendapatan daerah kabupaten untuk APBD adalah retribusi parkir. kemarin sempat terdengar di kabupaten Kebumen akan ada pengelolaan parkir di serahkan kepada swasta, artinya di kelola secara profesional. utamanya adalah parkir di jalan-jalan umum. umumnya, parkir di pertokoan, swalayan lebih di kenal dengan penitipan, sehingga kadang harga, jasa penitipan lebih besar dari pada karcis parkir yang ditentukan oleh pemda pada jalan-jalan umum.

para tukang parkir, tidak hanya panen rejeki ketika lebaran, tetapi hari-hari biasapun mereka pada panen rejeki. ini di sebabkan karena sistemnya yang kacau. iya..kalau semua dari mereka ramah-ramah, banyak juga yang tidak ramah alias memaksa untuk bayar sementara dia tidak memberikan karcis parkir. beberapa hal yang menyebabkan kekacauan ini diantaranya adalah;

1. sistem yang tidak jelas. termasuk di antaranya SDM petugas dan pengawasan petugas dalam pelaksanaannya. banyak drai petugas parkir (dalam memarkir kendaraan) mereka tidak memberikan karcis, atau karcis yang sama di gunakan kembali untuk memarkir. yang terjadi adalah, jumlah karcis yang harus di setorkan kepada dinas pengelola parkir hanya sedikit karena hanya di identifikasi dari mjumlah karcis yang di ambil dari jatah yang disediakan. banyak juga dari petugas, yang hanya memarkir, tanpa memberikan karcis sama sekali, sehingga di mungkinkan uang parkir masuk ke dalam kantong mereka sendiri. bagaimana mengetahuinya, mereka dapat parkiran berapa dan berapa besar yang didapat setiap harinya. apalgi di pusat pertokoan yang ramai atau jalan ramai. pendapatan mereka tidak terdeteksi. satu sisi, mereka telah membantu menjaga kendaraan kita. satu sisi lagi parkir mestinya harus dikelola dengan baik sehingga pendapatan daerah bisa lebih besar. karena sektor retribusi parkir jika di kelola dengan baik akan menghasilkan pendapatan daerah yang sangat besar.

2. tidak di kelola secara profesional. mungkin, pengelolaan di serahkan kepada pihak swasta, akan lebih memaksimalkan pelayanan dan pendapatan retribusi parkir. persolan lain adalah tidak semua yang punya kendaraan ikhlas dalam memberikan uang parkir karena mereka tahu uang tersebut tidak masuk ke pendapatan daerah, yang masuk ke pednapatan daerah adalah yang ada buktinya dengan karcis parkir, itulah yang di setorkan. sektor retribusi parkir akan sangat besar pendapatannya jika di kelola dengan profesional. disamping mempekerjakan orang dan juga menggali pendapatan daerah. sehingga APBD akan membesar dan semoga tidak dikorupsi. dengan asumsi, semakin pendapatan APBD semakin besaR, semakin besar pula alokasi untuk rakyatnya.

Evaluasi Pembagian Kompor gas Gratis

Program konversi minyak tanah oleh pemerintah agaknya perlu di perbaiki dalam pembagian kompor dan tabung LPG gratis untuk rakyat.

pasanya, dalam tehnis pembagianya banyak menimbulkan masalah dan kecemburuan. dinatara beberapa masalah adalah;
1. Kurangnya sosialisasi tehnis berkait dengan tehnis pemasangan kepada yang menerimannya. kalaupun ada, tidak menyeluruh.
2. kurang lengkapnya perlengakapan satu paket. misalnya, ada yang tidak afda klaim penguat ujung selang, ada yang satu, ada yang dua. dan adapula yang tidak kebagian regulatornya saja.
3. perlunya pengawasan dari pemerintah dalam pembagian tehnis di lapangan. banyak yang semaunya sendiri dalam membagikannya sehingga yang diterima berbeda kelengkapan satu paketnya.

soal kecemburuan misalnya; dalam tiga desa yang berbeda dan saling berdekatan terdapat tigas jenis paket kompor yang berbeda kualitasnya. ada kualitas ringkih, sedang dan kuat. ini bisa dilihat dari bentuk dan setelah di pegang. ini sangat menimbulkan kecemburuan. misalnya lagi dalam perbedaan bentuk saringan api, ada yang merata, adapula yang mengumpul.

bagi saya, urusan tehnis pelelangan, siapa yang kebagian mengadakan alat kompor gas tersebut adalah hal wajar. tetapi, mestinya pemerintah tidak hanya mengedepankan apek spesifikasi tehnis nya saja. tetapi,k apek uji kualitas lebih penting dari pada aspek ukuran. ini untuk menghindari faktor kecemburuan. barangkali, ini sebuah pengalaman untuk daerah yang belum terkena program konversi minyak ke gas.